IJIN USAHA MIKRO KECIL


PERLUNYA IJIN USAHA MIKRO KECIL

KEBERADAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MERUPAKAN BAGIAN TERBESAR DALAM PELAKU EKONOMI DI PROVINSI BANTEN. JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL DI PROVINSI BANTEN SEBESAR 967.809 UNIT USAHA ATAU SEBESAR 99,1% DARI TOTAL UNIT BISNIS DI PROVINSI BANTEN, SEDANGKAN JUMLAH USAHA MENENGAH IALAH SEBESAR 7.309 ATAU SEBESAR 0,9%, SEHINGGA TOTAL JUMLAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SE PROVINSI BANTEN ADALAH SEBANYAK 984.118 UNIT BISNIS. UNTUK ITU, DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN PELAKU UMKM DIMAKSUD MAKA PERLU DILAKUKAN PEMBERDAYAAN KHUSUS TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (PUMK) MELALUI INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN DITERBITKANNYA PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL. PERPRES INI TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN KELUARNYA PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK), DAN NOTA KESEPAHAMAN TIGA MENTERI, YAITU MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KOPERASI DAN UKM DAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA. PEMBERIAN IUMK INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN DALAM BERUSAHA. KEMUDIAN, GUNA MEMPERCEPAT PROSES PENERBITAN IUMK SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, MAKA USAHA MIKRO KECIL PERLU MENDAPAT PENDAMPINGAN BAIK DALAM PENGEMBANGAN USAHANYA MAUPUN DALAM PERCEPATAN MEMPEROLEH IUMK. PENDAMPING IUMK BERTUGAS MEMBANTU USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM MELENGKAPI DAN MENYERAHKAN BERKAS PENDAFTARAN KE KECAMATAN, MEMVERIFIKASI DAN MEMBERIKAN BIMBINGAN PASCA MEMPEROLEH IUMK SEPERTI AKSES PEMBIAYAAN, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN SDM, DLL.

 

DASAR HUKUM IJIN USAHA MIKRO

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
  2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
  3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
  4. NOTA KESEPAHAMAN 3 (TIGA) MENTERI YAITU KEMENDAGRI, KEMENKOP DAN UKM SERTA KEMENDAG REPUBLIK INDONESIA
  5. PERJANJIAN KERJASAMA 5 (LIMA) INSTANSI KEMENDAGRI, KEMENKOP DAN UKM, KEMENDAG, BRI, DAN ASIPPINDO.

 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan