CAFTA & MEA


GLOBALISASI : PELUANG DAN TANTANGAN UMKM

CAFTA

Seperti kita ketahui bahwa China perlahan tapi pasti mulai bangkit meninggalkan Negara-negara Asia lainnya dan ingin menjadi Trade Leader of ASIA dan tidak mustahil akan menjadi Trade Leader in The World.

Adalah CAFTA (China Asean-Free Trade Agremeent) yang bakal mewujudkan Dream of China untuk menjadi Leader di Asia. Mungkin Indonesia bakal menjadi Negara dengan pengangguran terbanyak, kenapa demikian ? Karena melihat dari klausul Free Trade Agrement per 1 januari 2010 Pemerintah Indonesia dengan sangat jelas dan pasti tidak membebani Bea Masuk kepada China dan ASEAN alias tarif 0%. Barang-barang China bebas melenggang masuk ke Indonesia tanpa “saringan”.

Dengan tanpa beban Bea-Masuk ke pasar dalam negeri tentu serbuan produk-produk China semakin deras di pasaran dalam negeri. Tanpa ada Free Trade Agremeent (FTA) saja barang China sudah sangat banyak di pasaran, lalu apa jadinya kalau klausul FTA sedikit pun kita tidak memberikan pajak untuk produk china ini, maka yang akan terkena dampaknya secara langsung adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka akan tergerus oleh gelombang produk-produk China yang sangat murah, dengan ini UMKM dipaksa harus lebih kreatif lagi untuk menanggulangi ancaman kekalahan UMKM di pasar negerinya sendiri.

Setelah pemberlakuan CAFTA, kelihatannya Negara kita akan bertransformasi menjadi negara pedagang dan bukan negara industri yang menciptakan nilai tambah. Sebab, kita semua hanya menjadi negara penjual produk “China”. Kita selayaknya melakukan pembenahan ke dalam dan meningkatkan daya saing produk industry.

Peningkatan daya saing industri seharusnya sudah diupayakan sejak 10 tahun lalu sebelum diberlakukannya CAFTA. Saat ini, merupakan  waktu merealisasikan bukan waktunya antisipasi. Masalah-masalah yang harus dilakukan dalam mengantisipasi CAFTA adalah : pembenahan infrastruktur, jaminan ketersediaan energi, transportasi/distribusi, dan reformasi birokrasi serta suku bunga perbankan yang tidak kompetitif yang selama ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Masalah-masalah ini harus diatasi segera.

Selain produk industri manufaktur dan UMKM, eksistensi dan ekspansi produk pertanian Negara kita juga terancam. Ini karena produk pertanian, khususnya buah-buahan, baik dari negara-negara di ASEAN maupun China, akan makin banyak masuk pasar Indonesia. Apalagi dengan harga yang lebih murah dan varian yang lebih banyak. Untuk itu, biaya produksi di sektor pertanian harus kompetitif, khususnya terkait pengadaan sarana produksi maupun pengolahan hasil panen. Di sisi lain, penyiapan lahan produktif dan saluran irigasi yang memadai juga harus dipenuhi, Selain itu, penggunaan produk dalam negeri, khususnya di lingkungan pemerintahan dan BUMN perlu digalakkan.

Selain itu, sisi positif CAFTA adalah tidak ada lagi barang-barang selundupan dari China yang selama ini masuk secara illegal dan tidak bayar bea masuk impor.

Kemitraan kita dengan China dalam kerangka FTA jelas tidak berimbang. Jelas sudah bahwa FTA membuat deg-degan para pelaku usaha di Indonesia, semoga kita memang sudah siap dengan segala dampak yang akan terjadi atau hanya sekedar ikut-ikutan FTA agar kelihatan keren ?  Wallahu ‘alam Bisshowab.

MEA

Indonesia dikaruniai hampir semua prasyarat untuk mampu menjadi kekuatan besar dalam perekonomian dunia.  kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah, populasi penduduk yang besar, wilayah daratan dan perairan sungai maupun lautan yang sangat luas dan akses yang strategis ke jaringan mobilitas global. namun demikian, banyaknya produk barang impor di tengah kita menjadikan kita dikenal sebagai technology adopter yaitu negara yang mengandalkan  teknologi dari negara maju. Kita lebih banyak mengekspor SDA dalam wujud bahan mentah, setelah diolah dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi, produk-produk tersebut dijual kembali ke negara kita.  Oleh karena itu, untuk mewujudkan UMKM yang maju dan mandiri diperlukan kerja keras semua pihak baik pemerintah, asosiasi, dunia usaha maupun akademisi. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menjadi negara maju dalam bidang technopreneur. Sehingga kita tidak saja dapat menjual produk bahan mentah akan tetapi kita mampu memproduksi bahan yang mempunyai nilai tambah melalui kreasi-kreasi technopreneur.

Pada tahun 2015 ini kita telah memasuki era ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA mempunyai 4 (empat) pilar penting yang nantinya akan diberlakukaan di seluruh negara yang tergabung di dalam nya, yakni : (1) Pasar tunggal dan basis produksi, (2) Membangun kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (3) Membangun kawasan dengan ekonomi yang merata, (4) Membangun kawasan dengan integrasi penuh terhadap perekonomian global. Empat pilar MEA ini dijalankan melalui 5 (lima) elemen utama yaitu :

  1. Aliran bebas barang,
  2. Aliran bebas jasa,
  3. Aliran bebas investasi,
  4. Aliran bebas modal,
  5. Aliran bebas tenaga kerja terampil.

Lantas pertanyaannya adalah : apakah benar empat pilar dan lima elemen pendukung di atas dapat menyelamatkan perekonomian indonesia dan mengurangi kemiskinan ? atau barangkali bahkan malah menjadikan babak baru bagi indonesia dalam menghadapi keterjajahan di bidang ekonomi ? atau mungkin akan mendatangkan dampak buruk bagi perekonomian nasional,  hancurnya sektor produksi nasional baik industri maupun  pertanian, pengangguran meningkat, dsb.  Yang seharusnya menjadi landasan untuk masyarakat agar sejahtera malah menjadi ancaman peningkatan kemiskinan. Dampak kebijakan “neo liberalism yang diterapkan sudah sangat menjatuhkan tingkat kesejahteraan rakyat, kini ditambah lagi dengan agenda liberalisasi yang lebih luas dan mendalam melalui MEA.
kita tahu bahwa beberapa hambatan Indonesia ekspansi ke negara Asean yang lain adalah kurangnya upaya promosi. Sejumlah produk Indonesia identik dengan produk negara lain, kurangnya kompetensi tenaga kerja dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Di lain sisi, Perguruan Tinggi misalnya, dituntut untuk dapat lebih meningkatkan kualitas lulusannya agar mampu diterima di dunia kerja yang terus berkembang. Karena skema MEA tahun 2015 ini adalah tentang ketenagakerjaan. misalnya : memberlakukan liberalisasi tenaga kerja profesional papan atas, seperti : dokter, insinyur, akuntan dsb. Celakanya tenaga kerja kasar yang merupakan “kekuatan” Indonesia tidak termasuk dalam program liberalisasi ini. justru tenaga kerja informal yang selama ini merupakan sumber devisa non-migas yang cukup potensional bagi Indonesia, cenderung dibatasi pergerakannya di era MEA 2015.

Berdasarkan data human development index yang dirilis tahun 2013 menunjukkan bahwa SDM Indonesia menempati peringkat ke 6 di bawah negara-negara Asean lainnya. Setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia pada tahun 2013, hanya ada sekitar 4,3% tenaga kerja yang terampil. Jumlah itu kalah jauh dibandingkan dengan Filipina yang mencapai 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%.  Satu hal yang digadang-gadang oleh kita sekarang untuk mengatasi hal ini adalah lewat jalur pendidikan dan pelatihan kerja. Dampak lain yang akan terjadi dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean ialah semakin kuatnya intervensi asing di Indonesia dan pencaplokan sumber daya alam milik Indonesia dikarenakan penanaman modal asing yang tidak dibatasi.

pertanyaan berikutnya ialah, apa yang harus kita dipersiapkan ?  kita harus siap menghadapi kompetisi pada era Masyarakat Ekonomi Asean. Pemerintah tidak bisa menunda lagi untuk segera berbenah diri, jika tidak ingin menjadi sekedar pelengkap di MEA 2015. Keberhasilan tersebut harus didukung oleh komponen-komponen lain.  Masyarakat bisnis Indonesia diharapkan mengikuti gerak dan irama kegiatan diplomasi dan memanfaatkan peluang MEA yang sudah terbentuk ini. Kita tidak mungkin harus menunggu kesiapan di dalam negeri. Peluang yang sudah terbuka ini, kalau tidak segera dimanfaatkan, kita akan tertinggal, karena proses ini juga diikuti gerak negara lain dan hal itu terus bergulir. Kita harus segera berbenah diri untuk menyiapkan SDM yang kompetitif dan berkualitas global sehingga para pelaku UMKM dapat maju dan mandiri.

Penutup

Ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam rangka mengantisipasi CAFTA dan MEA, seperti :  Melakukan perlindungan produk lokal melalui pemberlakuan hambatan non tarif (misalnya pelabelan halal, manual operasi dalam bahasa Indonesia, menerapkan Standar Nasional Indonesia/SNI dan pemberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI atau Patent, memberikan bantuan hukum gratis kepada UMKM bermasalah, keringanan pajak, suku bunga kredit yang rendah, pelatihan manajemen, bantuan Teknologi Tepat Guna/TTG, penjaminan kredit, kemitraan dengan perusahaan besar, fasilitasi bantuan design, packaging, labelling, branding, kampanye cinta produk dalam negeri, dsb). Hal ini dilakukan agar UMKM-UMKM tidak menutup “ lapaknya ”.

Penulis :

Arief Rachman, SE, M.Si,

Kepala Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan,

Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

 

 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan