Giat Kadinkop Dan Ukm Banten Dalam Acara Publick Hearing

Giat Kadinkop Dan Ukm Banten Dalam Acara Publick Hearing
Giat Kadinkop Dan Ukm Banten Dalam Acara Publick Hearing

Serang – Senin  07 Agustus 2022 bertempat di Hotel Ledian Serang, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono, SH, M.Si Menghadiri dan sekaligus Menyampaikan Materi dengan Judul Syarat dan Ketentuan  Pengajuan Perijinan usaha Bagi Pelaku UKM pada Pemerintah Daerah yang di selenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil ) Provinsi Banten pada Acara “ Publick Hearing dan Temu Konsultasi pendamping PPH “

 

Dalam Paparanya Kepala  Dinas Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa dalam Rangka Memacu Pertumbuhan ekonomi dan Pemulihan Ekonomi Nasional Sertifikasi Halal sangat penting bagi pelaku usaha hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Dengan berlakunya UU Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan emerintah No 31 tahun 2019 Tentang JPH berimplikasi pada berubahnya Sistem, Prosedur dan Registrasi Sertifikasi Halal dari yang sebelumnya masih bersifat sukarela menjadi wajib (mandatori).

 

Lebih lanjut disampaikan Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Adapun Produk Halal yang Meliputi Barang dan / atau jasa yang terkait dengan Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk Kimiawi, Produk Biologi, Produk Rekayasa Genetik, Barang gunaan yang dipakai, digunakan Atau dimanfaatkan Oleh Masyarakat  Sejak  Undang-Undang Tersebut Wajib Memiliki Sertifikat Halal.

Pada  Akhir paparanya Kadinkop dan UKM menyampaikan bahwa saat ini Dinas koperasi dan UKM Provinsi Banten juga telah banyak melaksanakan Program Kegiatan Fasilitasi Halal mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, jumlah yang telah terfasilitasi secara gratis kurang lebih mencapai 530 UKM yang tersebar di wilayah Provinsi Banten,  serta memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (merek), melakukan pendampingan pembuatan NIB,  Pendampingan Pendaftaran PT. Perseorangan, pendampingan layanan bantuan hukum bagi UKM  sampai pendaftaran e-katalog lokal.