DINKOP DAN UKM PROVINSI BANTEN MELAKSANAKAN PELATIHAN AUDIT BAGI 85 KOPERASI DI BANTEN

DINKOP DAN UKM PROVINSI BANTEN MELAKSANAKAN PELATIHAN AUDIT BAGI 85 KOPERASI DI BANTEN
Kadis Kop dan UKM Agus Mintono saat Membuka Acara Pelatihan Pemeriksaan dan Audit Koperasi
DINKOP DAN UKM PROVINSI BANTEN MELAKSANAKAN PELATIHAN AUDIT BAGI 85 KOPERASI DI BANTEN

DINKOP DAN UKM PROVINSI BANTEN MELAKSANAKAN PELATIHAN AUDIT BAGI 85 KOPERASI DI BANTEN

Pelatihan Pemeriksaan dan Audit Koperasi yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Selasa (2/11/2021) bertempat di Hotel Swiss Belinn Kawasan Modern Cikande Serang, di laksanakan selama tiga hari mulai tanggal 2 s.d 4 November 2021, diikuti sebanyak 85 koperasi aktif lintas kabupaten kota skala menengah ke atas yang telah mempunyai aset Rp. 2,5 M.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintono mengungkapkan, tujuan pelatihan Pemeriksaan dan Auditing Koperasi adalah dalam rangka belajar cara memberikan informasi tentang keadaan sebenarnya dari kegiatan koperasi, baik organisasi, usaha, keuangan, administrasi dan memberikan saran-saran dalam rangka pencapaian tujuan koperasi, berdasarkan hasil pemeriksaannya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten lebih jauh menjelaskan juga menjelaskan bahwa auditing bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ataupun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) khususnya yang telah memiliki aset minimal Rp2,5 miliar adalah hal yang sangat penting dan strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi tersebut.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, bila suatu KSP/KSPPS sudah diaudit, maka kemungkinan adanya penyelewengan dapat diminimalisasikan. Kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan umumnya berlanjut menjadi permasalahan yang pelik dan tidak mudah penyelesaiannya.

“Dengan melakukan audit secara reguler, berarti KSP/KSPPS tersebut dinilai patuh dan taat terhadap aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,

Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono menegaskan bahwa dalam Permen itu disebutkan bahwa KSP wajib dilakukan audit oleh akuntan publik. KSP yang tidak melaksanakan akan diberi sanksi berupa teguran, peringatan dan tindakan lain yang lebih tegas.

Audit bagi KSP bermanfaat, dengan adanya audit menandakan bahwa koperasi tersebut telah dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel.

Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk bekerja sama dengan KSP/KSPPS dimaksud. Manfaat lain KSP yang sedang diaudit akan memperoleh bimbingan langsung dari akuntan publik, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan Koperasi secara baik dan benar.

“Tidak kalah pentingnya, adanya laporan audit merupakan modal dasar bagi koperasi untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT),”

Pelatihan tersebut menghadirkan empat narasumber dan pengajar yang berasal dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Pendidikan Perkoperasian Nasional (LAPENKOPNAS) sebanyak dua orang, dan dari Kantor Akuntan Publik dua orang. 

Hadir pada pembukaan acara tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintono, SH,. M.Si, didampingi Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi,H Arief Rachman, Kepala Seksi Kelembagaan dan Perijinan Gatot Sukotjo, Kasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi Eko Mujiono dan Kasi Keanggotaan dan penerapan peraturan Erma Suriadarma.